DSI Aceh dan UIN Ar-Raniry Selenggarakan Seminar Nasional

Dari kiri ke kanan Faizal Adriansyah M Si (Kepala PKP2A IV LAN), Prof Dr Syahrizal Abbas MA (Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry), moderator, Prof Dr Nazaruddin Sjamsuddin MA (Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia) dan Dr Rasyidin S Sos MA (Direktur Pasca Sarjana Unimal Lhokseumawe) saat sesi diskusi tanya jawab dengan peserta seminar nasional yang bertajuk “Rekonstruksi Paradigma Tata kelola Pemerintah Aceh Berdasarkan UUPA dan Syariat Islam” di aula pasca sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Kamis (20/4/2017).

Dari kiri ke kanan Faizal Adriansyah M Si (Kepala PKP2A IV LAN), Prof Dr Syahrizal Abbas MA (Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry), moderator, Prof Dr Nazaruddin Sjamsuddin MA (Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia) dan Dr Rasyidin S Sos MA (Direktur Pasca Sarjana Unimal Lhokseumawe) saat sesi diskusi tanya jawab dengan peserta seminar nasional yang bertajuk “Rekonstruksi Paradigma Tata kelola Pemerintah Aceh Berdasarkan UUPA dan Syariat Islam” di aula pasca sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Kamis (20/4/2017).

Dinas Syariat Islam Aceh – Dinas Syariat Islam Aceh melalui bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (Fisip) UIN Ar-Raniry, Kamis (20/4/2017) kemarin menggelar seminar nasional bertajuk “Rekonstruksi Paradigma Tata kelola Pemerintah Aceh Berdasarkan UUPA dan Syariat Islam” di aula pasca sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Peserta yang diundang sekitar 100 orang dari beberapa lapisan masyarakat, yaitu akademisi, jajaran pemerintah, termasuk lembaga survei dan mahasiswa.

Dekan Fisip UIN Ar-Raniry Prof  Dr M Nasir Budiman MA dalam sambutannya menyebutkan, acara ini merupakan seminar bergengsi yang bertujuan untuk menyaring ide-ide kreatif yang nantinya ide tersebut akan direalisasikan dalam bentuk sebuah buku dengan tema yang sama dengan seminar ini dan dijadwalkan akan terbit di akhir tahun. “Diharapkan produk-produk yang dihasilkan oleh Fisip dapat dikembangkan oleh pemerintah Aceh karena kegiatan ini juga sesuai dengan visi Pemerintah Aceh yaitu mewujudkan masyarakat Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki”, ujarnya.

Sementara itu, Kadis Syariat Islam Aceh Dr Munawar A Jalil MA yang diwakili oleh Sekretaris DSI Aceh Drs Darjalil mengatakan kegiatan ini dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berbasis syariat Islam dan UUPA karena konsep pembangunan dalam Islam bukan hanya dari sisi material tetapi juga tetapi juga nonmaterial yang meliputi spiritual, moral, etika, sosial dan budaya. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan tema seminar nasional ini maka nilai dan prinsip Syariat Islam harus menjadi landasan dalam rangka merekonstruksi paradigma tata kelola pemerintah Aceh.

Prof  Dr Nazaruddin Sjamsuddin MA selaku Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia yang menjadi pembicara utama pada seminar itu mengatakan, kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Pemerintah Aceh, jelas beliau dalam materinya yang bertema “Dinamisasi Tata Kelola Hubungan Pusat-Daerah”.

Selain Prof Nazaruddin, tiga nara sumber yang tampil pada seminar nasional itu antara lain Prof Dr Syahrizal Abbas MA (Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry) dengan tema Syariat Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan di Aceh, Ir. Faizal Adriansyah M Si (Kepala PKP2A IV LAN) mengambil tema “Pelayanan Publik : Kepuasan atau pelembagaan KKN”, serta Dr Rasyidin S Sos MA (Direktur Pasca Sarjana Unimal Lhokseumawe) dengan tema “Dinamika Politik Lokal : Negara, Ekonomi dan Pemerintahan Aceh Pasca 10 Tahun MoU Helsinki.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman tentang tata kelola birokrasi, hukum dan politik di Aceh berdasarkan UUPA dan Syariat Islam. Peserta seminar juga dapat berkontribusi aktif  untuk memberi ide atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi pembenahan tata kelola pemerintah Aceh berdasarkan UUPA dan  Syariat Islam.

Posted in Berita and tagged , .

Lilis Suriani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *