Qanun Jinayah Bakal Direvisi

Dinas Syariat Islam Aceh setuju bila qanun jinayah akan direvisi, hal ini untuk memperkuat qanun itu sendiri terutama untuk perlindungan korban dalam kasus pelecehan seksual anak.

“Kita terus lakukan evaluasi Syariat Islam di Aceh walaupun dalam pelaksanaannya sudah berjalan 20 tahun sejak tahun 2002,” jelas Kepala Dinas Syariat Islam, Dr. Emk Alidar, Senin (12/12) pada pembukaan Rakor Refleksi 20 Tahun Syariat Islam di Aceh, di Banda Aceh.

Ia berharap, ada masukan yang baik dan memperbaiki pelaksanaan syariat Islam lebih baik lagi kedepannya. Menurutnya, tidak bisa dinafikan pelaksanaan syariat Islam masih kekurangan dan kelemahannya.

“DSI sebagai, koordinator, fasilitaor dan regulator, tidak signifikan pada implementasinya. Masalahnya ada di teknis,” jelasnya.

Begitu juga, ada kendala eksekusi cambuk karena tidak ada anggaran di Kabupaten/Kota, sehingga informasi ini sudah ditangani dengan rapat bersama Bappeda di daerah.
“Sekarang muncul lagi surat dari Bupati tidak bisa eksekusi cambuk karena tidak ada anggaran,” ujarnya.

Emk Alidar, menyampaikan dengan kondisi ini, surat tersebut ditujukan kepada provinsi untuk melakukan eksekusi, padahal provinsi juga tidak tidak punya wewenang dalam melakukan eksekusi cambuk bagi pelanggarnya.

“Mudah-mudahan pada pertemuan kita ini ada jalan keluarnya,” kata Dosen Syariah dan Ilmu Hukum UIN Ar Ranirya Banda Aceh ini.

Untuk itu lanjutnya, pendanaan syariat Islam masih kurang di Kabupaten/Kota dan tingkat provinsi juga masih merasakannya. Walaupun qanun sudah menetapkan 5 persen untuk pelaksanaan syariat Islam.

“Memang tidak maksimal kalau hanya dilakukan pemerintah semata, banyak pihak yang terlibat termasuk media, untuk memberikan informasi yang positif,” harapnya.

Ia berharap, DSI Kabupaten/Kota supaya bisa mengganggarkan Rp 100 juta pertahun dalam menjalankan syariat Islam, dan Kadis nya harus sedikit lebih berani memplotkan. “Kalau minimal Rp 100 juta bisalah diplotkan,” ungkapnya.

Diakuinya, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan butuh proses, maka dalam perjalanan penyelenggaraan syariat Islam di Aceh juga dibutuhkan proses dan sudah barang tentu penuh dinamika. Sehingga sebahagian kelompok masyarakat menganggap pelaksanaan syariat Islam belum berjalan begitu maksimal.

Oleh karena itu, ujarnya lagi, untuk mengantisitasi ini perlu terus dilakukan dialog, diskusi-diskusi untuk mengatasi kebuntuan, mencari jalan keluar sehingga kewenangan khusus dan penyelenggaraan keistimewaan Aceh.

“Semoga dapat kita isi dan Syariat Islam berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat banyak,” harapnya.

Kadis EMk, juga mengaku banyak di telphon wartawan luar negeri terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh termasuk mengenai LKS tentang perbankan dalam implementasinya di Aceh. (rus).

 

Sumber : Harianrakyataceh.com

Posted in Berita and tagged , .

Admin adalah Editor pada Website Resmi Dinas Syariat Islam Aceh.
Jika ada kritik dan saran, Silakan gunakan informasi kontak kami.!!

Terimakasih atas kunjungan anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *