Prostitusi di Aceh juga Ada via BeeTalk

Anggota Komisi VII DPRA menemui MRS alias Andre (28), germo prostitusi online, di Mapolresta Banda Aceh, Kamis (5/4).

Anggota Komisi VII DPRA menemui MRS alias Andre (28), germo prostitusi online, di Mapolresta Banda Aceh, Kamis (5/4).

Dinas Syariat Islam Aceh – Prostitusi online di Banda Aceh ternyata tak hanya memanfaatkan aplikasi percakapan yang sudah familiar, seperti WhatsApp, melainkan juga via aplikasi yang belum terlalu jamak, seperti BeeTalk. Aparat kepolisian didesak harus menyelidiki dan membongkar semua jaringan prostitusi online, guna menyelamatkan generasi Aceh dari kerusakan moral.

General Manager (GM) Kyriad Muraya Hotel, Banda Aceh, Bambang Pramusinto mengungkapkan hal ini dalam pertemuan antara pihak Dinas Syariat Islam Aceh dengan pengelola hotel dan penginapan se-Banda Aceh dan Aceh Besar di aula LPTQ Aceh, Banda Aceh, Kamis (5/4). Pertemuan ini untuk meningkatkan komitmen bersama tentang penegakan syariat Islam di daerah ini, terutama prostitusi online yang sangat rawan terjadi di hotel, seperti yang terjadi di sekitaran Banda Aceh akhir-akhir ini.

“Kita semua berkomitmen menegakkan syariat Islam di Aceh. Nah, dalam hal ini semua pihak juga harus fokus memotong suplai prostitusi online di daerah ini. Tadi malam (dua hari lalu-red) saya sudah memberitahukan ke Polresta bahwa ada prostitusi online di Banda Aceh melalui aplikasi BeeTalk,” ungkap Bambang.

Penelusuran Serambi, BeeTalk adalah salah satu aplikasi pertemanan yang tersedia di telepon pintar android maupun iphone. Aplikasi ini sangat mirip dengan Tinder yang melayani pencarian sosial berbasis lokasi, serta memfasilitasi komunikasi antara pengguna yang saling tertarik, yang memungkinkan kecocokkan pengguna untuk mengobrol.

BeeTalk ini bekerja hampir seluruhnya sama dengan Tinder. Pengguna bisa melihat foto profil dan juga usia pengguna lain di lokasi terdekat.

Bambang mengatakan, hingga kemarin pagi, ia memonitor transaksi itu melalui BeeTalk untuk wilayah Banda Aceh masih ada. Bambang mengaku mengungkap hal ini agar polisi bisa menangkap pelaku/mucikari atau perempuan yang menjajakan dirinya melalui aplikasi tersebut. Begitu juga terhadap dugaan prostitusi lainnya yang sangat mencoreng nama baik Aceh selaku daerah menerapkan syariat Islam.

Penelusuran Serambi di Tribun Manado, di antara penyebab aplikasi ini banyak dimanfaatkan untuk transaksi prostitusi online karena dinilai lebih rahasia. Percakapan di aplikasi yang lahir pada 2014 itu langsung terhapus setelah dibaca, sehingga tidak meninggalkan jejak dan ketika di capture juga tidak didapat percakapan utuh.

Selain itu, melalui aplikasi ini sangat mudah menemukan teman percakapan di sekitar. Namun, karena kemudahan ini pula, polisi di Manado dengan mudah membongkar praktik ini melalui sistem menyamar sebagai pelanggan.

Menanggapi laporan GM Kyriad Muraya Hotel, pembicara pertemuan ini, yaitu Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Dr Munawar A Djalil dan Ketua Komisi VII DPRA, Ghufran Zainal Abidin sama-sama sepakat memberantas hal ini dengan melapor ke polisi. Begitu juga tanggapan Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM DSI Aceh, Dr Syukri M Yusuf selaku moderator pertemuan ini.

Pada awal acara pertemuan dengan pengelola hotel dan penginapan se-Banda Aceh dan Aceh Besar, Kamis (5/4), Kepala DSI Aceh mengingatkan tentang aturan dalam Qanun Syariat Islam. Antara lain setiap personal yang menyediakan orang untuk berbuat zina (mucikari), maka ancaman maksimal 45 kali cambuk atau denda 450 gram emas murni atau hukuman empat bulan penjara. Bagi penyedia tempat untuk pelaku zina, seperti pemilik penginapan yang melanggar qanun ini, maka terancam 100 kali cambuk atau denda 1.000 gram emas murni atau hukuman 100 bulan penjara.

Bagi yang nonmuslim berlaku aturan dalam KUHP. “Untuk pelaku muslim, kami imbau hakim juga bisa menerapkan hukuman alternatif yang lebih berat selain cambuk,” kata Munawar.

Sedangkan Ghufran antara lain meminta pihak hotel membuat banner atau spanduk tentang aturan dalam qanun itu, sehingga bisa dilihat oleh setiap tamu, termasuk di dalam kamar. Ini semua menurutnya sesuai syariat Islam untuk mencegah, bukan semata-mata menghukum, meski memang harus dihukum ketika terjadi pelanggaran.

Untuk hal ini, Ghufran memberi waktu sebulan sejak sekarang dan ia berjanji Komisi VII akan melihat langsung ke hotel pada Mei nanti. Semua pihak penginapan yang sejak awal sepakat dengan penegakan syariat Islam di tempat masing-masing menyetujui aturan ini.

Turut hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Disbudpar Aceh, Rasyidah, Kabid Pengawasan Satpol PP dan WH Aceh, Edi Kamal, pejabat Kanwil Kemenag Aceh, serta pejabat dari Satpol PP dan WH Banda Aceh dan Aceh Besar.

Di tempat terpisah, MRS alias Andre (28) sang mucikari prostitusi online yang ditangkap aparat kepolisian bersama tujuh wanita di sebuah hotel di Jalan Soekarno-Hatta, Aceh Besar, Rabu (21/3) lalu, membeberkan sejumlah hotel di Banda Aceh dan Aceh Besar yang kerap dijadikan tempat pelampiasan nafsu pria hidung belang.

Pengakuan tersebut disampaikan langsung kepada anggota Komisi VII DPRA yang datang menemuinya di Polresta Banda Aceh, Kamis (5/4) siang. “Saya pegang hanya beberapa hotel, salah satunya hotel terbesar di Banda Aceh,” kata Andre seraya menyebutkan satu persatu nama hotel yang pernah dibookingnya.

Didampingi Kapolresta Banda Aceh, Ketua Komisi VII DPRA, Ghufran Zainal Abidin bersama Wakil Ketua, Musannif, Sekretaris, Aisyah Ismail Daud, dan anggota Zulfikar ZB Lidan, Hj Ummi Kalsum, Wan Iskandar, dan Hj Ismaniar SE juga turut bertanya kepada Andre mengenai bisnis prostitusinya itu.

Andre menjelaskan, pemesanan kamar hotel dilakukannya sendiri setelah memastikan transaksi sesuai kesepakatan. Dia mengaku tidak ada kerja sama dengan pihak hotel saat melakukan check in. “Perempuannya datang belakangan. Pasangan ini tidak check in lagi,” ujarnya.

Pria asal Langkat, Sumatera Utara ini mengaku bahwa kebanyakan pelanggan memesan perempuan itu di atas pukul 23.00 WIB hingga pagi. Lamanya tergantung dari pesanan yang diinginkan.

Dalam melakukan transaksi, Andre mengaku tidak mengenal langsung latar belakang setiap pelanggannya. Mereka hanya melakukan transaksi secara online. “Pelanggannya saya tidak tahu pasti darimana, yang jelas siapa yang berduit dia yang saya layani,” sebutnya.

Andre mengaku sudah tiga tahun terakhir atau sejak 2016 menjalankan bisnis syahwat berbasis online di Aceh. Dorongan Andre untuk menjadi mucikari dikarenakan menganggur dan tidak ada pendapatan. “Kalau melakukan kayak gitu lebih cepet dapat uang,” jawabnya.

Dalam melakukan bisnisnya, Andre mengaku tidak pernah mengajak langsung perempuan-perempuannya itu. Menurutnya, mereka yang kebanyakan berstatus mahasiswi itu sebelumnya memang sudah berprofesi sebagai PSK. “Saya dapati mereka, profesi memang sudah seperti itu. Bukan mulai dari nol,” kata dia.

Kapolresta Banda Aceh, AKPB Trisno Riyanto menyampaikan, dalam waktu yang tidak lama lagi pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan terhadap Andre untuk dilimpahkan ke Kejari Banda Aceh. “Dia akan kita kenakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” katanya.

Ketua Komisi VII DPRA, Gufran Zainal Abidin mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan penerapan syariat Islam. Dia meminta pemerintah Aceh meningkatkan sosialisasi kepada pengelola hotel dalam penerapan syariat Islam. Jika tetap melanggar, dia menyarankan agar izin usahanya dicabut.(sal/mas)

Sumber : Serambinews

 

Posted in Uncategorized and tagged , .

Lilis Suriani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *