Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia Dr Syukri Bin Muhammad Yusuf Menyerahkan Cendera Mata Kepada Majlis Tindakan DUN Chempaka, Kelantan, Malaysia di Aula Gedung LPTQ Aceh, Kamis pagi, (8/2/2018).
Dinas Syariat Islam Aceh – Aceh merupakan provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim dan merupakan satu satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Hal tersebut menjadi salah satu daya tarik komunitas Luar Negeri untuk mengunjungi Aceh. Penerapan Syariat Islam di Aceh menjadi magnet tersendiri bagi warga Malaysia, termasuk Majlis Tindakan DUN Chempaka dari Kelantan Malaysia melakukan lawatan kerja ke Aceh dalam rangka mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan hukum syariat di Aceh.
Rombongan yang berjumlah 23 orang dibawah pimpinan YB Ahmad Fathan Mahmood (Ketua DUN) tiba di Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh (8/2/2018) Kamis pagi. Kehadiran Ketua DUN Chempaka Kelantan Malaysia beserta rombongan disambut hangat dan terbuka oleh Kabid Bina Hukum dan HAM DSI Aceh Dr Syukri bin Muhammad Yusuf, MA didampingi Kabid UPTD Penyuluhan Agama dan Tenaga Da’i, Drs Nasruddin Ibrahim, M Ag, Kabid Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai, Nizami Taufik, S Sos, serta sejumlah pegawai DSI Aceh lainnya.
Dr Syukri menjelaskan, Aceh sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus mempunyai kewenangan mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syariah. Hal ini disampaikan kepada rombongan DUN yang bertempat di aula gedung LPTQ. Ia menambahkan untuk menghambat meluasnya gerakan misionaris, DSI Aceh telah membina dan membimbing 200 Da’i dibawah kepemimpinan Drs Nasruddin Ibrahim, M Ag. Para Da’i tersebut ditempatkan di perbatasan Aceh dan daerah terpencil.
Disamping itu, DSI Aceh juga membina dan membimbing para Qari dan Qari’ah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Nasional dan Internasional dibawah kepemimpinan Drs Ridwan Johan. DSI Aceh juga merancang dan menyusun kebijakan- kebijakan pemerintah terkait dengan penegakan Syariat Islam di Aceh yang disebut Qanun.
Menurut sejarah, keinginan masyarakat Aceh untuk menegakkan syariat Islam sudah mengkristal untuk diformalisasikan diawal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Namun dengan berbagai macam dinamika perjuangan hingga akhirnya perjuangan Aceh untuk menerapkan syariat Islam mempunyai titik terang dengan lahirnya Undang-Undang No. 44 pada tahun 1999 tentang 4 keistimewaan yang diberikan Indonesia kepada Aceh yaitu; pertama, keistimewaan penyelenggaraan agama; kedua, keistimewaan bidang pendidikan; ketiga, keistimewaan bidang adat istiadat; keempat, keistimewaan dalam peran ulama. Keistimewaan bidang penyelenggaraan agama diterjemahkan dalam bentuk penerapan syariat Islam dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang penerapan syariat Islam dijalankan secara kaffah. (Ahsanun Nadiyya)
