DSI Aceh Ajak Pengelola Hotel Perkuat Komitmen Penegakan Syariat Islam

Dr Munawar A Djalil MA (kiri) menyerahkan cinderamata kepada Dr Mohamad Khir Bin Toyo (tengah) saat kunjungan rombongan Yayasan Kepimpinan Ilmuwan Malaysia (YAKIN) ke DSI Aceh pada Jum'at (26/1/2018) pagi.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Dr Munawar A Djalil MA (tengah) Sedang Memberikan Arahan Terkait Peraturan Yang Wajib Diindahkan Oleh Pihak Hotel/Penginapan, didampingi Ketua Komisi VII DPRA Gufran Zainal Abidin MA (kiri) dan Kepala Bidang Bina Hukum dan HAM Syariat Islam Aceh Dr Syukri Bin Muhammad Yusuf di Aula Gedung PPQ, Rabu (5/4).

Dinas Syariat Islam Aceh – Ketua Komisi VII DPRA Gufran Zainal Abidin MA, bersama Sekretaris Disbudpar Aceh, Rasyidah, Kabid Pengawasan Satpol PP dan WH Aceh, Edi Kamal, pejabat Kanwil Kemenag Aceh, serta pejabat dari Satpol PP/WH Banda Aceh dan Aceh Besar serta beberapa stake holder terkait, Rabu (5/4/2018) melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh guna mengikuti rapat koordinasi (Rakor) syariat Islam bertempat di aula gedung LPTQ Aceh.

Turut hadir dalam Rakor tersebut para owner dan pengelola hotel/penginapan di seputaran Banda Aceh serta Aceh Besar sejumlah 40 orang. Dalam pertemuan itu, Kepala DSI Aceh Dr Munawar A Djalil MA mengatakan perlunya membangun komitmen bersama antara pihak eksekutif, legislatif serta seluruh komponen masyarakat baik personal maupun badan usaha terhadap penegakan syariat Islam di bumi serambi mekah.

“Syariat Islam telah berlangsung selama 17 tahun dengan berpedoman pada UU RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga pelaksanaan syariat Islam harus dihormati oleh setiap muslim maupun nonmuslim yang berada di Aceh,“ tutur Munawar.

Ia mengatakan, bahwa setiap orang yang berada di wilayah Aceh tidak boleh masa bodoh  terhadap keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kedua UU tersebut karena ada konsekwensi yang harus diterima jika melakukan pelanggaran syariat Islam. Ta’zir atau pemberikan hukuman bagi pelanggar syariat di Aceh ada 3 jenis pilihan yaitu cambuk, denda serta penjara.

“Misalnya barang siapa yang memfalisitasi/fasilitator kasus ikhtilat maka berdasarkan qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dapat dikenakan cambuk sejumlah 45 cambukan yang setara dengan 45 gram emas murni atau hukuman penjara selama 45 bulan,“ jelas Munawar.

Munawar menegaskan bahwa pelaksanaan syariat Islam tujuannya bukanlah untuk menzalimi ataupun menghakimi salah satu pihak akan tetapi penerapannya untuk menyebarkan rahmat bagi semesta alam sebagaimana firman Allah SWT seperti yang tertera dalam Al-Qur’an surat Al-Anbiya [21]:107) yang berbunyi “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”, yang bermakna bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa ajaran Islam, maka Islam adalah rahmatan lil’alamin, Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia.

Sementara itu Ketua Komisi VII DPRA Gufran Zainal Abidin MA menanggapi bahwa dalam Islam juga mengatur tentang fasilitas publik yang harus dijalankan oleh setiap badan usaha dalam hal ini khususnya pengelola hotel/penginapan diantaranya adalah pertama dari sisi kebersihan yang harus selalu terjaga, tempat melaksanakan ibadah (Mushalla) yang nyaman dan memadai, memastikan makanan yang disajikan adalah produk halal, serta menegakkan SOP (Standard Operating Prosedure) yang terkait dengan tamu.

Gufran juga menyarankan pihak hotel ikut terlibat untuk menyosialisasikan penerapan syariat Islam terhadap pengunjung atau tamu di hotelnya, misalnya dengan membuat banner atau spanduk tentang aturan yang terdapat dalam qanun Aceh, yang diletakkan di dekat resepsionis ataupun di tempat-tempat strategis lainnya sehingga mudah dilihat oleh setiap tamu, termasuk di dalam kamar. Ini semua menurutnya sesuai syariat Islam untuk mencegah, bukan semata-mata menghukum, meski memang harus dihukum ketika terjadi pelanggaran.

Posted in Berita and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *